Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan swasembada pangan bukan sekadar urusan produksi, tetapi menyangkut kehormatan bangsa dan kesejahteraan jutaan rakyat desa. Hal itu disampaikan dalam Sarasehan Penguatan Ketahanan Pangan bertema “Meningkatkan Peran Serta Pesantren dalam Membangun Kemandirian Pangan” di Pondok Pesantren Ibnu Sina Genteng, Banyuwangi, Kamis 14 Mei 2026.
Menko Pangan yang akrab dipanggil Zulhas tiba pukul 09:50 WIB dan disambut salawat serta tabuhan gendang para santri. Acara berlangsung hangat dan bernuansa islami, dihadiri Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono, para kiai dan pengasuh pesantren, jajaran PCNU Banyuwangi, Muslimat NU, serta seluruh santri Pondok Pesantren Ibnu Sina.
Zulhas menyampaikan, pesantren memiliki peran strategis dalam membangun kemandirian pangan karena tradisi desa dan umat sejak lama dekat dengan pertanian, penyimpanan hasil panen, zakat pangan, serta ekonomi rakyat. Menurutnya, kekayaan sosial seperti itu perlu dihidupkan kembali agar desa tidak hanya menjadi tempat produksi, tetapi juga pusat kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai, swasembada pangan penting karena sektor pangan menyangkut jutaan petani, nelayan, peternak, dan 30–40 persen masyarakat Indonesia yang hidup di desa. Karena itu, pemerintah Presiden Prabowo Subianto ingin mengembalikan keberpihakan ekonomi kepada rakyat kecil, termasuk dengan menjaga agar usaha pertanian, peternakan, perikanan, warung rakyat, dan koperasi desa tetap menjadi ruang hidup masyarakat desa.
Zulhas juga memaparkan sejumlah langkah pemerintah untuk memperbaiki tata kelola pangan. Di sektor pupuk, pemerintah memangkas aturan dari 145 menjadi hanya tinggal tiga aturan agar distribusi lebih sederhana dan langsung sampai kepada petani. Dampaknya, serapan pupuk meningkat dari sekitar 6 juta ton menjadi 9,5 juta ton, sementara produksi padi nasional naik sekitar 8 persen atau bertambah 2,4 juta ton.
Selain pupuk, pemerintah juga menjaga harga gabah, memperkuat penyerapan Bulog, menyiapkan Koperasi Desa Merah Putih sebagai penyalur pupuk, LPG, sembako, dan layanan ekonomi desa, serta mendorong akses pembiayaan rakyat dengan bunga lebih rendah. Zulhas menegaskan, agenda pangan, koperasi desa, dan penguatan ekonomi rakyat merupakan bagian dari perjuangan pemerintah agar petani, nelayan, santri, dan masyarakat desa memiliki daya tawar lebih kuat dalam membangun kemandirian pangan nasional.
Tim liputan p1news.
